Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama dengan jaringan masyarakat sipil (komunitas korban dan pendamping, mahasiswa, organisasi perempuan dan HAM, sejarawan,

Feminisme dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Oleh: Siti Aminah Tardi, Peneliti Indonesian Legal Resource Center   RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yang menjadi usul inisiatif DPR RI

  Siaran Pers Peluncuran Kajian Kebijakan Penyikapan Konflik Selama 20 Tahun Reformasi untuk Pemajuan dan Pemenuhan HAM Perempuan serta Pembangunan Perdamaian di Indonesia Jakarta, 23

Pernyataan Sikap Komnas Perempuan "Negara Harus Memprioritaskan Penegakan Hukum, dan Perlindungan Hak Warga Ahmadiyah Atas Rasa Aman dari Ancaman Penyerangan dan Diskriminasi Sejak Tahun 1998 Hingga

    Link Unduh Dokumen