1. Peristiwa Mei 1998

    Mei 1998

    Mei 1998 merupakan masa berkabung kesekian kalinya dalam sejarah kehidupan perempuan di Indonesia dan menjadi puncak kegetiran perempuan di masa Orde Baru. Perempuan Indonesia, khususnya mayoritas Etnis Tionghoa di masa itu, tepatnya 13 – 15 Mei 1998 menjadi korban eksploitasi seksual. Tindakan perkosaan dilakukan secara sistematis dan terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia dari barat hingga timur, khususnya Palembang, Solo, Surabaya, Lampung, Medan dan Jakarta2. Berangkat dari tragedi tersebut, kelompok perempuan dari latar belakang yang beragam bahu membahu semakin menguatkan barisan dan menuntut pemerintah untuk meminta maaf dan melakukan penyelidikan secara mendalam atas peristiwa eskploitasi seksual dan perkosaan sistemik. Tindak perkosaan dan berbagai bentuk eksploitasi seksual terhadap perempuan

  2. Peran Tim Relawan Untuk Kekerasan Terhadap Perempuan

    Juni - Juli 1998

    Tim Relawan untuk Kekerasan terhadap Perempuan merupakan salah satu tim di bawah tim Relawan untuk Kemanusiaan yang pada awalnya merupakan gerakan aktivis demokrasi. Ia dipelopori oleh salah seorang rohaniawan Katolik yaitu Romo Sandyawan Sumardi. Tim Relawan ini sebenarnya telah bekerja sejak tahun 1996, yang pada saat itu terjadi penghancuran gedung PDI di Jalan Diponegoro dan atau Jalan Proklamasi. Dalam tim relawan untuk kemanusiaan sendiri, seluruh gerakan sosial, termasuk gerakan perempuan dan juga seluruh gerakan masyarakat sipil bekerja cukup intensif dalam mengembangkan data. Ternyata, data yang terkumpul dari tahun 1996 hingga tahun 1997, tim menemukan adanya data kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dimana-mana dan menjadi hal yang penting untuk didata. Untuk itu, Ita Nadia dan timnya yang berasal dari gerakan perempuan, yang juga merupakan Tim Relawan untuk Kemanusiaan, kemudian mendesak Tim Relawan untuk Kemanusiaan untuk harus membentuk Tim Relawan khusus untuk kekerasan terhadap perempuan. Lalu, Tim Relawan untuk Kekerasan terhadap Perempuan terbentuk dan berbasis di kantor Kalyanamitra. Setelah terbangun Tim Relawan untuk Kekerasan terhadap Perempuan, tim membangun beberapa sub-tim, yakni Tim Penerima Telepon, Tim Pencatat, dan Tim Data. Setiap sub-tim ini diketuai juga oleh seorang Relawan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ita Nadia bahwa total ada sekitar 15 orang relawan yang bergerak di dalam tim tersebut. Tim Data, berperan mencatat dan mengolah data yang diterima oleh tim penerima telpon. Tim pengolah data sendiri terdiri dari lima (5) orang yaitu Kamala Chandrakirana, Justina Rostiawati, Melani Budianta, Ruth Indiah Rahayu dan Ita Nadia sendiri.

  3. Signatory Campaign. 4000

    Juni 1998

    Signatory Campaign tersebut disusun pada tanggal 16 Juni 1998, dan hanya dalam 2 (dua) minggu telah mendapatkan dukungan 4.000 penandatangan dari beragam latar belakang seperti pemuka agama, akademisi, aktivis perempuan, tokoh masyarakat, dan pekerja kemanusiaan; baik laki-laki maupun perempuan; dari dalam maupun luar negeri. Mengingat kondisi pada masa itu, dimana surat elektronik atau email masih merupakan hal baru, mengumpulkan sekian ribu tanda tangan dalam jangka pendek merupakan capaian sangat luar biasa. Mereka mendukung pernyataan yang menuntut pertanggungjawaban negara terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dalam Peristiwa Mei 1998. Mereka, menyebutkan dirinya sebagai Masyarakat Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Adapun tuntutan tersebut mencakup 3 hal sebagai berikut: 1. Investigasi terhadap kerusuhan Mei 1998 mencakup kasus-kasus penyerangan seksual terhadap kaum perempuan; 2. Para pelaku dan penanggungjawab tindak kekerasan terhadap perempuan diadili dan diberi sanksi hukum yang tegas; dan 3. Presiden RI mengutuk perkosaan yang terjadi dan menyatakan maaf kepada para korban dan keluarganya di hadapan publik. Pernyataan yang ditandatangani 4.000 orang sampai akhir Juni 1998 itulah yang dikirim kepada Presiden Habibie dengan harapan agar Pemerintah mengakhiri kebungkamannya dan menunjukkan itikad baik menindaklanjuti dampak peristiwa Mei 1998. Tim Relawan untuk Kekerasan terhadap Perempuan. Saat itu, Tim Relawan untuk Kemanusiaan sedang melakukan pendataan jumlah orang yang meninggal dan terluka saat terjadinya penjarahan, pembakaran dan pembunuhan. Namun, secara perlahanlahan beberapa saksi menceritakan adanya sejumlah perempuan korban perkosaan yang sedang menderita dan tersiksa dalam kebisuaan. Informasi dan berita tentang terjadinya pemerkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa, tidak hanya mengagetkan, tapi juga menimbulkan rasa marah terhadap negara, yang selama kerusuhan itu dianggap absen. Kekacauan sosial-politik ini menyulut kemarahan dan respon kolektif dari berbagai anggota masyarakat, antara lain dari sejumlah perempuan sebagai warga masyarakat sipil, yang kemudian bergabung dalam Masyarakat Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Tahun 1998 jualah, dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh banyak kelompok perempuan dari latarbelakang yang berbeda, akhirnya menjadi momentum dan pintu masuk gerakan perempuan untuk terus maju dan berupaya untuk memenuhi hak asasinya sebagai bagian warga negara Indonesia. negara dan pemerintah Indonesia didesak untuk turut dan mulai memberikan perhatian terhadap permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia

  4. Pertemuan dengan Presiden RI

    15 Juli 1998

    Masyarakat Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencoba berkali-kali mengirimkan surat kepada Presiden Habibie guna membeberkan fakta bahwa telah terjadi perkosaan terhadap perempuan dalam konteks kerusuhan. Namun, tidak ada tanggapan dari Setneg (Sekretariat Negara) mengenai surat-surat yang sudah dikirimkan tersebut selama hampir satu bulan lebih. Karena tidak ada tanggapan, selanjutnya Masyarakat Anti Kekerasan Terhadap Perempuan berkirim surat kepada Presiden dengan mencantumkan nama tokoh-tokoh perempuan senior. Tidak kurang dari 22 (dua puluh dua) orang tokoh perempuan senior dari berbagai profesi, etnik dan pengalaman menandatangani surat permohonan pertemuan tersebut, termasuk di antaranya Ibu Saparinah Sadli. Hal ini, guna memudahkan terjadinya pertemuan dengan Presiden Habibie. Pengiriman surat pun dilakukan tidak hanya melalui Istana, melainkan juga dikirim langsung ke rumah Presiden Habibie di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Sebelumnya, surat serupa juga telah dilayangkan kepada Wiranto, Panglima TNI saat itu. Namun surat tersebut ditarik setelah mendengar pernyataan Wiranto di televisi yang menyatakan telah berkeliling ke berbagai rumah sakit di Medan, Penang, dan lain-lain tetapi tidak menemukan korban perkosaan. Sementara pada saat itu Saparinah Sadli baru saja kembali dari sebuah lokasi di Jakarta Barat untuk bertemu korban. Mendengar pernyataan di televisi itu, Saparinah Sadli berkesimpulan lebih baik menarik kembali surat yang ditujukan kepada Wiranto dan selanjutnya membuat surat baru untuk dikirimkan kepada Presiden. Pada saat yang bersamaan, Dewi Fortuna Anwar, yang saat itu menjabat sebagai juru bicara presiden, berhasil diyakinkan oleh Masyarakat Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Dewi Fortuna Anwar, merupakan kawan juga dari para aktivis perempuan, yang sehari-hari sebelum kejadian itu selalu berdebat mengenai gender. Ia pun tidak percaya sama sekali dengan konsep gender. Tapi saat itu, kita (para aktivis perempuan) mengatakan kepada Dewi bahwa kita sudah punya bukti cukup banyak dan kita minta kamu membantu kami bertemu dengan Pak Habibie. Dan Dewilah yang membantu memfasilitasi kita sehingga diterima Pak Habibie. Dewi, pada waktu itu sebenarnya mempertaruhkan posisinya sebagai juru bicara untuk membuatkan pertemuan itu, dan memang tidak dibuatkan janji, karena tidak ada pernyataan bahwa akan dibuatkan janji untuk bertemu. Hari itu, 15 Juli 1998, Dewi telepon dan bicara ”hari ini juga kalian harus datang”. Pemberitahuan itu menginformasikan bahwa sejumlah perempuan yang menandatangani surat tersebut akan diterima oleh Presiden kita itu ke Pak Habibie ketika kita, Habibie di Bina Graha. Karena pemberitahuan itu sangat mendadak, akhirnya aktivis perempuan saling berkomunikasi melalui telepon untuk memastikan siapa yang bisa hadir ke Istana. Termasuk menyiapkan rencana keberangkatan bersama yang disepakati akan berangkat dari Pusat Kajian Wanita UI. Selang beberapa saat setelah pemberitahuan itu, protokol istana kembali menelepon Ibu Saparinah Sadli. Protokol istana mengatakan bahwa yang akan diterima Pak Habibie siang itu hanya Ibu Sap -- Panggilan Ibu Saparinah Sadli --. Ibu Sap menjawab bahwa surat tersebut ditandatangani oleh 22 perempuan. Semuanya sudah berangkat menuju Bina Graha dan akan tiba tepat waktu11. Walaupun demikian, mengetahui tentang pembatasan tersebut, sebagian aktivis perempuan memilih untuk tetap berada di Pusat Kajian Wanita UI. Tidak hanya melalui telepon, di pintu gerbang Bina Graha, seluruh rombongan sempat dicegah masuk oleh penjaga dengan mengatakan, hanya Ibu Sap yang diijinkan masuk. Setelah berargumentasi beberapa saat, akhirnya seluruh rombongan diperbolehkan masuk. Namun di kamar tunggu, protokol menyampaikan presiden belum tiba dan sekali lagi mengatakan, tidak semua anggota rombongan bisa masuk. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua KOWANI, Ibu Kuraisin Sumhadi segera menjawab, “Tidak apa, Pak. Kami tidak akan pulang sebelum diterima semuanya. Kalau perlu, kami akan menginap di sini.“ Suaranya sopan, tapi tegas. Akhirnya pada pukul 14.00, seluruh rombongan diterima oleh Presiden Habibie. Pada saat itu, tokoh perempuan yang hadir antara lain Ibu Hartarto, Ita F Nadia, Shinta Nuriyah, Saparinah Sadli, Ibu Kuraisin Sumhadi, Ibu Mayling Oey, Mely G. Tan, Kamala Chandrakirana, dan Smita Notosusanto. Sedangkan dari pihak Pemerintah diwakili oleh Presiden BJ Habibie dengan didampingi oleh Bapak Sintong Panjaitan (penasehat presiden dalam bidang militer). Pada pertemuan tertutup bersama Presiden Habibie ini, terjadilah perdebatan tentang peristiwa perkosaan dan eksploitasi seksual terkait reformasi Mei 1998 selama dua setengah jam. Hal ini, pada awalnya Presiden Habibie tidak percaya dan berat untuk menyampaikan permintaan maaf atas nama Presiden Republik Indonesia. Setelah mendengar data-data perkosaan tersebut yang dipresentasikan oleh Ita Nadia, Presiden Habibie akhirnya meyakini bahwa benar terjadi perkosaan. Mayoritas korban adalah perempuan yang berasal dari Etnis Tionghoa. Pada hari itu juga, Presiden menginstruksikan kelompok perempuan yang hadir pada saat itu di Istana Negara untuk membuat pernyataan. Presiden Habibie akan menggunakan pernyataan tersebut pada konferensi pers, yang akan dilakukan pada hari itu. Isi pernyataan tersebut adalah permintaan maaf negara atas tragedi yang disinyalir telah terjadinya perkosaan sistematis yang menimbulkan korban perempuan yang mayoritas berasal dari Etnis Tionghoa. Surat pernyataan dalam konferensi pers tersebut dibuat oleh Kamala Chandrakirana dan Smita Notosusanto dengan revisi sebanyak dua kali dari Presiden Habibie dan Bapak Sintong Panjaitan. Draft awal pernyataan tersebut diketik di atas kertas putih biasa. Namun kemudian Presiden Habibie meminta pernyataan tersebut diketik di atas kertas korps kepresidenan.

  5. Kebangkitan Masyarakat Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

    Juni - Juli 1998

    Di pihak akademisi perempuan sendiri, saat itu dihadapkan pada situasi yang sulit karena informasi tentang perkosaan terhadap perempuan Tionghoa ini sangat tidak jelas. Strategi untuk mengungkap informasi didapatkan dengan cara menghimpun informasi melalui jaringan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Jakarta, tingkat nasional dan regional serta jaringan gereja, salah satunya adalah Romo Sandyawan. Pada awalnya, Saparinah Sadli berinisiatif membuat lembaga crisis center agar dapat menampung pengaduan korban secara langsung. Nampaknya pengaduan tentang adanya fakta eksploitasi seksual dan perkosaan kemudian datang dari berbagai kalangan, seperti Kalyanamitra, Mitra Perempuan dan organisasi massa perempuan serta wartawanwartawan asing yang dalam kapasitasnya lebih banyak mobilitas di luar Jawa. Tentu ini mengagetkan, ternyata beragam laporan yang terkumpul, betapa banyak korban, dan tentu membutuhkan dukungan lebih besar untuk memulihkan korban dan meminta pertanggungjawaban negara atas peristiwa penghancuran martabat kemanusiaan ini. Saat itu, Kalyanamitra yang diketuai oleh Ita Nadia melakukan kerjasama dengan para Akademisi, melalui Smita, tepatnya dengan PKWJ UI (Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia), dan juga Komnas HAM dengan Ibu Saparinah Sadli, yang juga merupakan Ketua PKWJ UI dan wakil ketua di Komnas HAM. Smita menghubungkan kami sebagai seorang aktivis dan pengumpul data dengan akademisi. Karenanya, Ita Nadia lebih lanjut menyatakan bahwa Smita adalah mediasi atau menjadi penghubung atau jembatan antara aktivis perempuan dengan para intelektual atau akademisi. Dalam perkembangan pengolahan data, Smita jualah yang merangsang tim data untuk terus memperbaiki pengolahan data. Meskipun selama masa tersebut, ada kalanya tim pengolah data dari Tim Relawan untuk Kekerasan terhadap Perempuan merasa jengkel kepada Smita namun ia justru semakin menguatkan kami untuk terus memperbaiki pengolahan data yang ada. Data tersebut terus disempurnakan dan dipilah menjadi data untuk ke dalam negeri dan data yang untuk keluar negeri. Dalam perjalanan waktu, tim pengolah data sempat mengalami kebuntuan setelah data tersebut disempurnakan. Kemana data ini akan kami buang, kemana kami akan berkomunikasi. APWLD yang waktu itu berpusat di Chiangmai memberikan kami solusi untuk mengirimkan data itu, tetapi kemudian mereka mengatakan, “Kalian harus pergi menemui Radhika Coomaraswamy!”, maka pada tanggal 27 Agustus 1998, saya diminta untuk membawa semua data yang sudah dianalisis.7 Sebelum data dibawa ke Srilanka, data tersebut dilihat kembali oleh Smita, dilihat, diorek-orek. Lalu, tim pembuat data yang kemudian menerjemahkan ke dalam Bahasa Inggris. Gadis Arivia menerjemahkan dalam Bahasa Inggris, membuat kompilasinya dan membuat sistematikanya. Data-data yang bersifat rough data tetap Ita Nadia bawa semua saat itu. Data yang telah diolah yang menguatkan informasi awal telah terjadinya sejumlah fakta di atas yang oleh Ibu Saparinah Sadli dalam kapasitasnya sebagai salah satu anggota Komnas HAM, merupakan orang pertama yang menerima laporan-laporan dan mulai mendialogkan dengan kawan-kawan gerakan perempuan, termasuk yang secara intensif dilakukan di Pusat Kajian Wanita dan Jender (PKWJ) Universitas Indonesia (UI). Meskipun mendapatkan dukungan dari Asmara Nababan dan juga Baharudin Lopa, di dalam Komnas HAM sendiri, Saparinah Sadli merasa kesulitan untuk meyakinkan anggota Komnas HAM yang lain bahwa memang telah terjadi tindak perkosaan yang dilakukan secara sistematis.

  6. Berdirinya Komnas Perempuan

    15 Oktober 1998

    Setelah pertemuan tanggal 15 Juli 1998 itu dan penyampaian pernyataan maaf oleh Presiden Habibie di media, penyangkalan demi penyangkalan datang dari jajaran internal aparat negara, baik yang berasal dari Polri maupun para menteri yang berada dalam kabinet pada saat itu. Di satu sisi, sebagai tindak lanjut komitmen Presiden Habibie tersebut, Pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencarian Fakta (TGPF) pada tanggal 23 Juli 1998 untuk melakukan penyelidikan terhadap kerusuhan Mei, termasuk dugaan terjadinya perkosaan massal sewaktu peristiwa tersebut. TGPF, yang dalam penyelidikan masalah ini memanfaatkan laporan Tim Relawan untuk Kemanusiaan, setelah penyelidikannya menyimpulkan kebenaran terjadinya peristiwa serangan seksual yang dialami perempuan etnis Tionghoa. Disamping itu, TGPF juga menyebut dalam laporannya bahwa sebagian besar kasus perkosaan tersebut berbentuk perkosaan berkelompok (gang rape), yang dalam peristiwa itu korban diperkosa secara bergantian pada waktu dan di tempat yang sama. Laporan TGPF menyebut, antara lain, terjadinya 92 tindak kekerasan seksual yang terjadi selama kerusuhan Mei tersebut di Jakarta dan sekitarnya, Medan dan Surabaya, yang meliputi 53 tindak perkosaan dengan penganiayaan, 10 penyerangan seksual/penganiayaan, dan 15 pelecehan seksual. Selain TGPF, berbagai organisasi atau institusi lain juga menyebutkan terjadinya tindak kekerasan seksual selama kerusuhan Mei tersebut. Komunikasi cukup intensif pun tetap terjadi antara Presiden Habibie dengan Masyarakat Anti Kekerasan terhadap Perempuan, melalui Saparinah Sadli. Presiden Habibie pada saat itu meminta data mengenai perempuan korban perkosaan sistematis. Habibie meminta agar data tersebut dikirimkan ke faksimile pribadi Habibie, dan tidak melewati Setneg. Selain meminta data mengenai perempuan korban, Presiden Habibie juga meminta usulan dari Saparinah Sadli mengenai tindak lanjut kasus perkosaan sistemik tersebut. Saparinah Sadli, memberikan usulan kepada Presiden Habibie untuk membentuk Komisi Nasional yang bergerak dalam isu perempuan di Indonesia. Tidak lama setelah usulan mengenai pendirian Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Presiden Habibie memanggil kembali Masyarakat Anti Kekerasan terhadap Perempuan untuk datang ke Istana Negara. Presiden Habibie, tanpa diduga, menyetujui pembentukan Komnas Perempuan. Tawaran awal dari Presiden adalah sebuah komisi yang diberi nama “Komisi Nasional Perlindungan Wanita” dan ditempatkan di bawah naungan Menteri Negara Urusan wanita. Tawaran ini ditolak dengan tegas oleh para aktivis perempuan, termasuk tawaran agar Ibu Negara duduk dalam jajaran kepengurusan Komisi baru tersebut. Hingga akhirnya disepakati nama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang secara eksplisit menunjukkan penolakan terhadap kekerasan terhadap perempuan, sekaligus dinyatakan sebagai lembaga yang cara kerjanya bersifat mandiri dan independen. Sikap tersebut dinyatakan oleh Masyarakat Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dalam keputusan yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 1998. yang sekaligus mendesak pemerintah untuk segera menyusun tim penyidik nasional terhadap Peristiwa Mei 1998, dengan persyaratan tertentu dalam perekrutan anggota tim tersebut. Prinsip independensi lembaga Komnas Perempuan ini dipertegas antara lain terkait penetapan seleksi anggota paripurna komisi yang tanpa adanya intervensi dari pemerintah maupun legislatif. Lembaga ini juga memiliki wewenang untuk mendapatkan sumber pendanaan dari masyarakat secara tidak mengikat. Berbagai prasyarat independensi inilah yang mendasari perumusan dokumen Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang disingkat dengan Komnas Perempuan. Komnas Perempuan merupakan mekanisme nasional pasca orde baru yang pertama di Negara Indonesia untuk menyikapi berbagai jenis pelanggaran HAM perempuan. Komnas Perempuan juga merupakan pelembagaan spirit gerakan perempuan dalam tatanan negara. Komnas Perempuan hadir berkat upaya gigih dari gerakan perempuan memastikan kesediaan negara untuk bertanggung jawab pada persoalan kekerasan terhadap perempuan.