Siaran Pers Komnas Perempuan “Nothing About Us Without Us: Hasil Ministerial Conference dan CSO Forum Regional Asia Pasifik Dalam Rangka Memperingati 25 tahun Beijing Declaration and Platform for Action”

20 December 2019 | Reporter - Komnas Perempuan
Deskripi foto

Siaran Pers Komnas Perempuan

Nothing About Us Without Us: Hasil Ministerial Conference dan CSO Forum Regional Asia Pasifik Dalam Rangka Memperingati 25 tahun Beijing Declaration and Platform for Action

Bangkok, 25-29 November 2019

 

Sebagai wujud kesepakatan negara-negara anggota PBB dalam melaksanakan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, maka pada tahun 1995, seluruh wakil negara berkumpul di Beijing dalam rangka mendeklarasikan Beijing Declaration and Platform for Action (BPFA) yang menghasilkan 12 bidang kritis dan setiap lima tahun harus dilaporkan perkembangannya oleh setiap negara. Berikut adalah 12 bidang kritis tersebut: 1) Perempuan dan kemiskinan; 2) Perempuan dalam pendidikan dan pelatihan; 3) Perempuan dan Kesehatan; 4) Kekerasan terhadap perempuan; 5) Perempuan dalam  situasi konflik bersenjata; 6) Perempuan dalam ekonomi; 7) Perempuan dalam kekuasaan dan pengampilan keputusan; 8) Perempuan dalam mekanisme institusional untuk pemajuan perempuan; 9) HAM perempuan; 10) Perempuan dan media; 11) Perempuan dan lingkungan hidup; 12) Anak perempuan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi CEDAW, bersama dengan negara-negara lain yang juga menyepakati BPFA, wajib membuat review implementasi BPFA sejak tahun 1995. Indonesia juga melaporkan perkembangan pelaksanaan BPFA di forum Asia Pasifik setiap lima tahun, yang kemudian di-review secara utuh oleh Commission on the Status of Women (CSW ) yaitu pada tahun 2000, 2005, 2010, 2015 dan selanjutnya nanti di tahun 2020. Setiap review akan menghasilkan dokumen keluaran yang mendorong komitmen global untuk pemberdayaan perempuan dan anak perempuan serta menegaskan aksi-aksi prioritas untuk lima tahun selanjutnya.

Review implementasi 25 tahun BPFA di Indonesia juga diharapkan dapat mengangkat berbagai kemajuan yang telah dicapai dalam 12 isu kritis, tantangan yang masih dihadapi, termasuk beberapa isu baru yang belum tercatat dalam area of concern BPFA. Laporan yang komprehensif diyakini akan dapat mendorong pemenuhan kesetaraan gender dan pemenuhan hak asasi perempuan di Indonesia. Komnas Perempuan sebagai lembaga HAM nasional yang salah satu lingkup kerjanya adalah adalah meningkatkan kesadaran publik, menyediakan masukan dan rekomendasi, serta membangun kerja sama/ kemitraan (lokal-nasional-regional-internasional) telah membuat laporan review pelaksanaan BPFA+25 (https://www.komnasperempuan.go.id/file/Laporan%20Independen%20Komnas%20Perempuan%20BPfA+25%20(1).pdf) dan hadir dalam Ministerial Conference untuk BPFA + 25 di Gedung UN Conference Center/ UNESCAP dan juga sebagai observer dalam forum-forum CSO yang melibatkan kalangan muda/ young feminist, kelompok disabilitas, dan berbagai penggiat isu perempuan lain. Dari Indonesia GPPI (Gerakan Perempuan Peduli Indonesia) serta Kalyanamitra juga hadir.

Tujuan Komnas Perempuan mengadiri forum ini selain melihat peran dan tanggung jawab negara dalam menjalankan amanat Beijing paltform di konteks regional, memantau dinamika yang terjadi  forum regional Asia Pasifik untuk BPFA + 25, menyerap isu-isu yang berkembang di skala regional, serta mengkompilasi dan mentransfer pengetahuan yang banyak diperoleh dari forum-forum strategis tersebut, juga memperkuat jaringan strategisnya. Tema-tema yang diangkat dalam forum regional tersebut, antara lain  soal anger, hope dan action.  Ada Special Rapporteur VAW yang bicara tentang “Ending VAW: Where are we now and where we going from here”. Di thematic workshop paralel session mengangkat tema “Utilisation of CEDAW framework to protect sex worker’s rights in Asia Pacific”. Tema lain soal: “Intersectionality: How to make it real”, “Feminist Organising and Movement building for Labour and livelihood rights in Beijing+25” dan sesi tematik lain “Minority Women: 25 years as agent of change together”.

Pada tanggal 27-29 November 2019 ministerial conference dengan pembukaan ministerial forum for BPFA +25 terdapat dua orang Indonesia di depan: Armida Alisjahbana (Sekjen ESCAP) dan Vica Larasati (mewakili CSO Forum). Selain itu ada special rapporteur Violence Against Women (VAW): Dubravka Simonovic dan Anita Bhatia (Direktur UN Women). Pelapor khusus VAW Dubravka kembali menekankan pentingnya mandat untuk memperingati 25 tahun BPFA terutama di saat kekerasan terhadap perempuan makin meningkat, termasuk gender related killing yang dilakukan oleh intimate partner and family member. VAW harus menjadi key priority dalam ministerial conference kali ini. Anita Bhatia, Director UN Women juga menjelaskan ada 41 national review dari regional Asia Pasifik yg terkumpul. Beberapa yang menjadi highlight adalah kebijakan diskriminatif yang meningkat. Tentang keterwakilan perempuan di Asia Pasifik, rata-rata hanya 25%. Kabar baiknya akses pendidikan bagi anak perempuan meningkat. Anita juga mengingatkan bahwa di tahun 2020 akan banyak acara peringatan di PBB, termasuk UNSCR 1325 dan BPFA + 25.

Dalam forum tersebut Pemerintah Indonesia menjelaskan tentang usulan tujuh agenda dengan latar belakang  masih adanya gender gap dalam pendidikan, AKI,  CEDAW dan 25 th Beijing, untuk mematikan legislasi yang menjamin keadilan gender. UN  ESCAP juga akan launching pathways to women leadership. Dari tujuh isu  prioritas yang didiskusikan dalam konferensi, antaran lain adalah tentang eliminating VAW, negative gender norms & stereotipe, female participation, economic empowerment, women labour dan gender budgeting.

Berdasarkan proses dan hasil dari forum tersebut, Komnas Perempuan merekomnedasikan :

  1. Pemerintah lebih serius dengan membuat serta mengirim laporan pelaksanaan BPFA serta laporan-laporan lain terkait dengan instrumen HAM internasional. Mengingat laporan pelaksanaan BPFA menjadi salah satu indikator perlindungan HAM Perempuan di Indonesia.
  2. Meletakkan komitmen BPFA sebagai arah negara dalam mengawal isu-isu penting HAM perempuan.

Demikian rilis media ini dibuat dalam rangka mensosialisasikan hasil BPFA + 25. Sebagai tambahan informasi, dokumen outcome dari CSO forum bisa dibaca melalui https://apwld.org/civil-society-statement-on-beijing25-review-intergovernmental-meeting/ 

Narasumber:
1.Adriana Venny, Komisioner
2.Budi Wahyuni, Wakil Ketua, Komisioner
3.Yuniyanti Chuzaifah, Wakil Ketua, Komisioner

Narahubung:
1.Elwi Gito, 081287996922

 

Link unduh dokumen : Siaran Pers Komnas Perempuan BPFA +25 2019

https://drive.google.com/file/d/1mTb2UHEaN92SUVOXtJfMXZoww18Wv6un/view?usp=sharing

 

 

 

Share

Berita Terkait