Hukum Pidana Internasional dan Perempuan

11 September 2017 | Reporter - Komnas Perempuan
Deskripi foto

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN PEREMPUAN

 

Masih lemahnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis jender turut menyumbang bagi terus berlangsungnya kondisi tersebut. Oleh karena itu, sebuah konsep yang komprehensif tentang kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis jender diperlukan, dan sosialisasi konsep tersebut di kalangan aparat penegak hukum pun perlu segera dilakukan.
Realitas dan tuntutan ini menjadi tantangan dan mendorong Komnas Perempuan sebagai mekanisme
penegakan HAM nasional bagi perempuan, untuk berupaya membangun konsep tentang kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis jender. Upaya ini selaras dengan salah satu mandat Komnas Perempuan, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi para perempuan korban untuk memperoleh keadilan.

Sebagai langkah awal, Komnas Perempuan menyusun sebuah kurikulum pendidikan tentang kejahatan
terhadap kemanusiaan berbasis jender yang ditujukan bagi aparat penegak hukum, akademisi dan pegiat HAM. Kerangka konseptual kurikulum pendidikan ini mengacu pada 3 komponen utama, yaitu hokum material, hukum acara dan praktik berupa moot court (peradilan semu). Kurikulum ini kemudian diuji coba dan dikembangkan dalam sebuah kegiatan pendidikan selama 3 minggu (15 hari belajar efektif) untuk mendalami fenomena kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis jender. Kegiatan yang diselenggarakan bekerja sama dengan Raoul Wallenberg Institute (RWI), sebuah lembaga pendidikan hak asasi manusia yang berkedudukan di Universitas Lund, Swedia dengan didukung oleh Swedish International Development Agency (SIDA) ini diikuti oleh aparat penegak hukum, akademisi dan pegiat HAM.

 

Unduh Dokumen :

HPI-Buku 1__Resource Book untuk Praktisi

HPI-Buku 2__HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

HPI-Buku 3__MOOT COURT

HPI-Buku Referensi

 

 

 

 

Share

Berita Terkait