CATATAN TAHUNAN TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN 2005

07 March 2005 | Reporter - Komnas Perempuan
Deskripi foto

K O M I S I  N A S I O N A L  A N T I K E K E R A S A N  T E R H A D A P  P E R E M P U A N

 

Lokus Kekerasan terhadap Perempuan 2004: Rumah, Pekarangan dan Kebun

’The Personal is Political’

 

Catatan Tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan kali ini merupakan upaya Komnas Perempuan mengumpulkan data dari berbagai lembaga yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) guna menghasilkan gambaran utuh di tingkat nasional tentang persoalan ini. Diharapkan melalui pendataan yang berkesinambungan dari tahun ke tahun, kita dapat terus memantau seberapa besar dan kompleks masalah KTP sebagai persoalan kita bersama sekaligus menilai sebagai bangsa sejauhmana telah maju (atau mundur) dalam menangani dan mengatasi bentuk pelanggaran HAM perempuan yang meluas ini

 Temuan pertama, angka KTP terus meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Ketika pertama kali Komnas Perempuan melakukan kompilasi data KTP pada tahun 2001, tercatat kasus 3.160, tahun 2002 meningkat menjadi 5.163, tahun 2003 menjadi 7.787, dan tahun 2004 lalu tercatat 13.968 kasus. Dari jumlah 13.968 ini, 4.310 kasus terjadi di dalam rumah, 2.160 kasus terjadi dalam komunitas, 6.634 kasus terjadi di dalam rumah atau komunitas (data tak memungkinkan penilaian yang jelas), 562 merupakan kasus trafiking, dan 302 kasus yang pelakunya aparat negara.

 Secara keseluruhan, trend yang terjadi sepanjang tahun 2004 menunjukkan lokus dan konteks KTP terjadi: dalam rumah, dalam proses migrasi, dalam pengelolaan sumber alam, dalam konflik bersenjata, dan dalam keterkaitannya dengan politisasi agama. Secara kuantitatif, KTP paling banyak terjadi di dalam rumah. Kendati demikian, KTP juga terjadi pada konteks lain sebagai bagian dari suatu proses peminggiran secara sistemik dalam sebuah tataran ekonomi, politik dan sosial yang lebih luas.

 Pada bulan Maret 2004, empat petani perempuan di Manggarai (Flores), NTT ditangkap oleh aparat pemerintah kabupaten bersama tiga petani laki-laki lain dengan tuduhan menjarah hutan ketika sedang menggali ubi dan keladi untuk makan keluarganya. Kemarahan warga akibat penangkapan ini berkembang menjadi peristiwa Ruteng Berdarah pada tanggal 10 Maret yang memakan banyak korban. Akibatnya, jumlah perempuan yang tiba-tiba menjadi kepala keluarga semakin besar dan membuat keluarga rentan proses kemiskinan karena perempuan janda tidak mempunyai hak atas tanah. Nasib yang sama dialami oleh perempuan Bojong, Bogor, yang ditinggalkan suaminya karena ditahan atau lari menghindari penangkapan. Warga perempuan di Buyat Pante yang mengalami gangguan kesehatan akut dan kehilangan sumber penghidupan akibat pencemaran perairan di sekeliling teluk hingga kini masih belum mendapat bantuan kesehatan yang berkesinambungan. Jadi, tahun 2004 lalu ketika publik diramaikan oleh proses kampanye dan pemilihan umum yang panjang, perempuan Indonesia menjalani hidup di rumah, pekarangan dan kebunnya penuh dengan kekerasan.

 Pada tahun ini juga perempuan Indonesia – sebagai pemilih, sebagai calon yang akan dipilih oleh rakyat maupun sebagai wakil rakyat di parlemen nasional – mempersoalkan penegakan HAM di rumah-rumah pribadi dimana kekerasan terus menghantuinya. Perempuan Indonesia berjuang melahirkan perangkat perundangan yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah kita semua, dan merupakan tindak kriminal yang tidak ditoleransi oleh siapapun, termasuk negara. Sementara itu, pembahasan naskah tandingan Kompilasi Hukum Islam yang berisi pemikiran progresif tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan dihalang-halangi, bahkan kemudian ’dibatalkan’ oleh Menteri Agama. Penolakan yang dilegitimasi oleh institusi negara merupakan pengingkaran atas hak warga untuk berpendapat dan hak publik untuk berdialog tentang ide-ide baru. Pada tahun 2004, perempuan Indoensia membuktikan bahwa the personal is political.

 Selain pengesahan UU Penghapusan KDRT, terobosan lain yang berhasil dicapai tahun 2004 adalah munculnya pemikiran progresif tentang perempuan dalam perkawinan melalui naskah tandingan Kompilasi Hukum Islam, pengorganisasian di antara perempuan kepala keluarga yang hidup di daerah konflik dan desa-desa miskin, dan penandatanganan Konvensi Internasional tentang perlindungan buruh migran. Penanganan kasus-kasus KTP juga semakin meningkat oleh lembaga-lembaga pemberi layanan (organisasi perempuan dan rumah sakit), maupun lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya RPK di lingkungan kepolisian, meskipun kerja sama di antara lembagalembaga ini masih bersifat insidental dan hanya sedikit sekali yang sudah membangun kerja sama secara kelembagaan.

Unduh Dokumen

Catatan Tahunan 2005

https://drive.google.com/file/d/0BwSyakH_J8_nczhSUlpRM0FPQVU/view?usp=sharing

 

Share

Berita Terkait